Pelatihan Penyusunan Policy Brief bagi ASN Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintah Kota Metro

https://doi.org/10.37295/jpdw.v7i1.660

Authors

  • Simon Sumanjoyo Hutagalung Universitas Lampung
  • Dedy Hermawan

Keywords

Policy Brief ASN Fungsional Analisis Kebijakan Evidence Based Policy Pelatihan

Abstract

Pemerintah Kota Metro menghadapi tantangan kompleks dalam pembangunan daerah, termasuk tingginya angka pengangguran, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta keterbatasan kapasitas aparatur sipil negara dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diselenggarakan pelatihan penyusunan policy brief bagi aparatur sipil negara fungsional analis kebijakan guna meningkatkan kemampuan teknis mereka dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus lokal, dan praktik langsung penyusunan dokumen kebijakan. Sebanyak 30 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah berpartisipasi aktif dalam pelatihan ini. Evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada skor pemahaman peserta, dari rata-rata 58,3 menjadi 85,1 setelah pelatihan, disertai tingkat kepuasan peserta yang sangat tinggi terhadap materi, metode, dan fasilitator. Pelatihan ini terbukti tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual, tetapi juga meningkatkan keterampilan teknis dalam menyusun policy brief yang aplikatif dan kontekstual. Hasil ini menunjukkan pentingnya pelatihan lanjutan dan pembentukan sistem pembinaan kelembagaan yang mendukung penguatan kapasitas analis kebijakan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dedy Hermawan

baguss sekali

References

BKD Kota Metro. (2021). Data Kuantitas ASN Fungsional Tahun 2020–2021. Metro: BKD.

BKD Kota Metro. (2024). Laporan Usulan Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024. Kota Metro: Badan Kepegawaian Daerah.

BPSDM Jabar. (2025). Kajian Kapasitas Analis Kebijakan Pemda. Bandung: BPSDM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Mengasah Ketajaman Analisis Kebijakan Melalui Pelatihan Penyusunan Policy Brief. https://bpsdm.pu.go.id/v2/bacaberita/mengasah-ketajaman-analisis-kebijakan-melalui-pelatihan-penyusunan-policy-brief1BPSDM PU+1BPSDM PU+1

Bappeda Kota Metro. (2024). Laporan Proyeksi Kebutuhan ASN Fungsional 2024. Metro: Pemkot Metro.

Bappeda Provinsi Lampung. (2025). Workshop Penyusunan Policy Paper dan Policy Brief bagi Fungsional Perencana. https://bappeda.lampungprov.go.id/detail-post/workshop-penyusunan-policy-paper-dan-policy-brief-bagi-fungsional-perencanaBappeda Lampung

Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). A Practical Guide for Policy Analysis (6th ed.). CQ Press.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.

Grindle, M. S. (1997). Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries. World development, 25(4), 481-495.

Hartono, F. F., Wicaksono, D. R., Puti, R. S., & Kurniasari, N. F. (2025). Keadilan Sosial Sebagai Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language, 2(1), 192-197.

Head, B. W. (2016). Toward More “Evidence-Informed” Policy Making? Public Administration Review, 76(3), 472–484. https://doi.org/10.1111/puar.12475

Howlett, M., et al. (2020). Designing for Policy Effectiveness. Cambridge University Press.

Info Metro Kota. (2025, Januari 15). RPJMD Kota Metro 2025–2029: Prioritas Pembangunan SDM dan Infrastruktur. https://infometrokota.go.id

Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2022). Laporan Kajian Kompetensi Analis Kebijakan di Pemerintah Daerah.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2022). Evaluasi Implementasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Jakarta: LAN.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2023). Pelatihan Analis Kebijakan: Tantangan dan Rekomendasi. Jakarta: LAN.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2023). Standar Kompetensi Analis Kebijakan. Jakarta: LAN.

Newman, M. E., & Girvan, M. (2004). Finding and evaluating community structure in networks. Physical review E,69(2), 026113.

Nugroho, H., Fauzi, A., & Kartodihardjo, H. (2018). Policy Brief Writing Training for Government Officials: An Evaluation Study. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 22(1), 11–23.

OECD. (2023). Policy Capacity in the Digital Age. OECD Publishing.

Prabowo, A., & Ardiansyah, R. (2021). Evaluasi Program Pelatihan Penyusunan Policy Brief bagi ASN. Jurnal Manajemen Pelatihan, 9(2), 90–104.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). Pembahasan Teknis Pelatihan Policy Brief, Policy Memo, RIA, dan Advokasi. https://pusbangsdm.kemenparekraf.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Notulensi-Rapat-Teknis-Pelatihan-Policy-Brief.pdfPusbang SDM Kemenparekraf

Suyono, T., & Susilo, A. (2019). Peran Analis Kebijakan dalam Reformasi Birokrasi Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 45-62.

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). Policy Analysis: Concepts and Practice (6th ed.). Routledge.

Wye, L., Cramer, H., Carey, J., Anthwal, R., Rooney, J., Robinson, R., ... & Baxter, H. (2019). Knowledge brokers or relationship brokers? The role of an embedded knowledge mobilisation team. Evidence & Policy, 15(2), 277-292.

Young, E., & Quinn, L. (2017). Writing Effective Public Policy Papers: A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe. Open Society Institute.

Downloads

Published

2026-06-09

How to Cite

Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2026). Pelatihan Penyusunan Policy Brief bagi ASN Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintah Kota Metro. Jurnal Pengabdian Dharma Wacana, 7(1), 1–16. https://doi.org/10.37295/jpdw.v7i1.660